Apa yang Harus Kita Lakukan Bagi Dunia Ketiga?

UNTUK MENULIS tentang hubungan antara Dunia Ketiga dan negara-negara industri kaya, kita perlu bertolak dari asumsi ini: pembangunan (ekonomi) yang pertama sangat bergantung pada perdagangannya dengan yang kedua.

Negara-negara industri menghasilkan ¾ penghasilan dunia (The Economist, 25/09/1993). Dengan kata lain, negara-negara ini adalah satu-satunya kelompok negara yang mampu menciptakan permintaan yang tinggi atas barang dan jasa Dunia Ketiga. Inilah alasan mengapa jika negara-negara industri maju tersebut mengurangi permintaan mereka, karena berbagai alasan (misalnya: resesi atau proteksionisme), Dunia Ketiga akan menderita.

Dari perdagangan Dunia Ketiga bisa memperoleh matauang asing yang diperlukan untuk membeli mesin dan teknologi dari negara-negara industri maju itu, yang sangat penting untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik. Jika proses ekspor-impor ini terus berjalan dalam jangka panjang, Dunia Ketiga akan menjadi lebih baik.

Kaum strukturalis atau para teoretisi dependensia benar, namun karena alasan yang salah. Sebagaimana yang dikemukakan Pollins (1988: 5-7), terms of trade produk-produk prime Dunia Ketiga memang menurun tapi produk-produk primer bukan merupakan satu-satunya barang yang bisa dibuat dan dijual Dunia Ketiga: mereka bisa bergeser ke produksi modern dan membuat barang-barang manufaktur atau semi-manufaktur. Jika pemerintah Dunia Ketiga bisa menjalankan perekonomian yang bagus dan membangun lingkungan yang pro-bisnis, dan bisa mendapatkan pertolongan yang masuk akal dalam hal keuangan eksternalnya, proses pergeseran ke produksi ekonomi modern bukan sesuatu yang mustahil. Dengan kata lain, perdagangan, pada dirinya sendiri, tidak mengodratkan Dunia Ketiga menjadi pecundang. Perdagangan, sebagaimana yang diyakini kaum liberal, merupakan suatu permainan positive-sum (Gilpin, 1987: 172-180).

Sejarah tiga dekade terakhir ini memberi kita suatu contoh yang sangat jelas dari asumsi sederhana dan pro-perdagangan ini. Negara-negara paling berhasil di Dunia Ketiga (yakni naga-naga besar dan kecil Asia Timur dan Tenggara) adalah negara-negara yang lebih bergantung pada ekspor barang dan jasa ke negara-negara industri (Harris, 1986). Sebaliknya, negara-negara yang mengalami berbagai masalah sejak akhir 1970-an (sebagian besar di Amerika Latin dan Afrika) adalah negara-negara yang sangat bergantung pada mekanisme pengganti-impor atau pada orientasi swadaya (The Economist, 23/09/1989).

Dengan demikian, dari asumsi pro-perdagangan ini, kita dapat berkata bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan untuk membantu Dunia Ketiga adalah memelihara dan memperluas rezim perdagangan yang menjamin aliran barang dan jasa yang lebih bebas dari Dunia Ketiga ke negara-negara industri, dan sebaliknya. Dengan kata lain, apa yang harus kita lakukan adalah memperkuat rezim perdagangan liberal dunia. Dalam hal ini, tugas yang paling mendesak yang harus dilakukan dunia industri adalah menegaskan kembali GATT sebagai tulang punggung hubungan perdagangan kita.

Prinsip-prinsip GATT (misalnya, perjanjian non-diskriminasi) memungkinkan negara-negara Dunia Ketiga untuk secara otomatis mendapatkan keuntungan dari konsesi dan tawar-menawar yang dilakukan di antara negara-negara besar. Selain itu, GATT mencegah negara-negara kuat untuk secara selektif memberlakukan bea-cukai atau kebijakan-kebijakan lain yang merugikan pihak-pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, GATT, dalam ungkapan Feinberg dan Boylan, merupakan “pelindung terbaik pihak yang lemah [yakni Dunia Ketiga]” (1992: 194).

Dalam dua dekade terakhir GATT diperlemah oleh beberapa kecenderungan baru dalam ekonomi dunia kita. Beberapa contoh di antaranya: pertama, proteksionisme baru (misalnya rintangan-rintangan non-tarif dan proteksionisme sektoral) sekarang ini lebih sering dijalankan oleh negara-negara besar. Bukti-buktinya sangat meyakinkan: sebagai contoh, pada 1980 proporsi barang manufaktur terhadap rintangan non-tarif adalah 20%, pada 1983 hal ini meningkat hingga sekitar 30% (Gilpin, 1987: 192). Kecenderungan kedua adalah pembentukan blok-blok ekonomi regional. Ada tanda-tanda bahwa blok-blok ini akan menjadi pulau-pulau yang dilindungi oleh tembok-tembok perdagangan (Thurow 1993: 27-66).

Sangat jelas bahwa jika kecenderungan-kecenderungan ini terus berlanjut, korban pertama adalah pihak-pihak terlemah dunia kita (yakni Dunia Ketiga). Karena itu, jika negara-negara kaya menegaskan sekali lagi prinsip-prinsip mulia GATT, hal itu dilakukan juga demi kepentingan Dunia Ketiga.

Tentu saja, untuk memperbaiki kehidupan Dunia Ketiga, tidak cukup jika kita hanya bersandar pada satu mekanisme (yakni perdagangan bebas). Semata-mata perdagangan bebas tidak memadai. Negara-negara industri juga harus mengurangi kecenderungan matauang-matauang utama (dollar, yen, dan mark) menjadi terlalu tidak menentu. Jika nilai dollar atau yen terus-menerus naik turun dalam jangka waktu yang relatif pendek, para pengekspor dan pengimpor Dunia Ketiga akan sangat kesulitan untuk merancang suatu rencana jangka panjang. Selain itu, sebagaimana yang diperlihatkan oleh peristiwa-peristiwa pada awal 1980-an, perubahan mendadak nilai matauang utama (dalam kasus ini nilai dollar naik) akan menjerumuskan banyak negara Dunia Ketiga ke dalam persoalan keuangan besar.

Penting juga untuk membantu keuangan eksternal Dunia Ketiga dan juga memberi bantuan untuk membangun infrastruktur ekonomi mereka. Dalam hal ini kita bisa melihat suatu kecenderungan yang menarik dalam keuangan internasional: bangkitnya (dalam bentuk-bentuk baru) aliran modal swasta ke Dunia Ketiga (The Economist, 25/09/1993). Pada 1981, ketika aliran modal kotor ke Dunia Ketiga adalah $156,9 miliar, proporsi pinjaman bank komersial dan pinjaman resmi sangat tinggi (46,1% dan 26%). Sekarang ini (1992), ketika aliran modal ke Dunia Ketiga adalah $229,2 miliar, proporsi FDI (Foreign Direct Investment), surat obligasi, PE (Portfolio Equity), dan dana bantuan dari sumber-sumber keuangan swasta meningkat pesat.

Semua ini berarti bahwa Dunia Ketiga kini bisa kurang bersandar pada pinjaman bank komersial, yang seringkali disertai dengan bunga tinggi. Hal ini juga berarti bahwa risiko modal yang dipinjam oleh Dunia Ketiga sekarang ini tersebar secara lebih aman. Dan yang paling penting: hal ini berarti bahwa sekarang ini terdapat tekanan yang lebih besar bagi pemerintahan di Dunia Ketiga untuk mereformasi kebijakan mereka (yakni tidak banyak campur-tangan dalam perekonomian). Para investor swasta tidak akan masuk ke negara-negara di mana terdapat terlalu banyak aturan “anti-bisnis” yang diberlakukan oleh pemerintah yang sangat aktivis. Hal ini sangat penting, karena salah satu persoalan yang paling mendasar dari negara-negara Dunia Ketiga bisa dilihat dari kenyataan bahwa pemerintah mereka (yang sebagian besar tidak kompeten) terlalu ikut campur dalam perekonomian. Dengan kata lain, bentuk-bentuk keuangan internasional yang baru ini bukan hanya mengurangi risiko dan biaya modal, melainkan juga memaksa pemerintah di Dunia Ketiga untuk menjalankan reformasi ekonomi demi menciptakan suatu lingkungan bisnis yang lebih bersahabat dan kondisi makro-ekonomi yang stabil.

Karena itu penting bagi negara-negara industri untuk mendorong kecenderungan baru dalam keuangan internasional ini. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, namun yang paling penting, sebagaimana dikemukakan oleh Clive Crook dari The Economist, adalah bagaimana negara-negara industri menjaga ‘rumah’ mereka sendiri tetap tertib. Jika, misalnya, suku bunga di AS naik secara dramatis (karena pemerintah menghisap sebagian besar uang untuk membayar utangnya yang semakin besar), yang menjadikan para investor keuangan berpikir bahwa lebih baik memindahkan uang mereka ke sebuah bank di New York ketimbang membeli surat obligasi beberapa perusahaan di Malaysia atau Peru, kecenderungan internasional baru ini akan berbalik, dan sangat mungkin Dunia Ketiga sekali lagi akan terperosok ke dalam persoalan besar dan tidak mampu membayar utang mereka.

Penting dicatat bahwa kita tidak dapat membantu apapun jika negara-negara Dunia Ketiga tidak membantu diri mereka sendiri. Dalam dunia perdagangan liberal, mereka yang memiliki kinerja yang lebih baik akan bertahan. Untuk melakukan hal itu, mereka harus mempraktikkan prinsip-prinsip ekonomi yang bernas (misalnya, pembatasan fskal, infasi yang rendah, angka pajak yang masuk akal). Seperti yang telah saya kemukakan di atas, kecenderungan baru dalam keuangan internasional tersebut sekarang ini “memaksa” pemerintahan-pemerintahan di Dunia Ketiga untuk melakukan hal ini. Namun “pengaruh eksternal” ini hanya sebagian dari cerita: apa yang juga diperlukan adalah motivasi dan tekad internal negara-negara Dunia Ketiga. Mereka yang tidak memiliki motivasi dan tekad ini akan menjadi pecundang dalam dunia baru kita.

Memang ada beberapa negara Dunia Ketiga (sebagian di Afrika Sub-Sahara, dan sebagian di Asia Selatan) yang, menurut beberapa pemikir, bagaimanapun juga akan menjadi pecundang. Lihat saja negara-negara di Afrika Sub-Sahara. Banyak dari mereka yang masih berada dalam “keadaan alamiah”, dalam pengertian bahwa masing-masing kelompok suku di satu negara ingin menggorok tenggorokan satu sama lain dalam memecahkan konfik­konfik politik, ekonomi, dan budaya. Selain itu, banyak di antara mereka samasekali tidak memiliki sumberdaya ekonomi dan sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan untuk mulai membuat sesuatu untuk diekspor. Lester Thurow, dalam bukunya yang menarik, Head to Head, menulis lelucon ini: jika karena alasan tertentu Tuhan menghadiahi Anda Afrika Sub-Sahara untuk Anda perintah, satu-satunya pilihan yang cerdas adalah mengembalikannya lagi kepadanya.

Bagi negara-negara ini (Dunia Ketiga di dalam Dunia Ketiga) mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan, paling tidak untuk sementara ini. Kita mungkin bisa memberikan bantuan kemanusiaan. Kita juga bisa memberikan pinjaman pembangunan yang murah. Namun semua usaha mulia ini akan siasia, kecuali jika negara-negara ini mulai menjauh dari “keadaan alamiah” mereka.

Daftar Rujukan

1. Feinberg, Richard E., dan Delia M. Boyland, 1992, Modular Multilateralism: North-South Economic Relations in the 1990s, Washington Quarterly, Winter.

2. Gilpin, Robert (1987), The Political Economy of International Relation, Princeton.

3. Harris, Nigel (1986), The End of the Third World, Penguin Books.

4. Pollins, Brian (1988), International Power and Unequal Exchange, Quarterly Report, Mershon Center, OSU, V. 12, Winter.

5. Thurow, Lester (1993), Head to Head, Warner Books.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

Related Articles
Artikel Terpopuler
May 27, 2021, 2:25 PM -
Apr 9, 2021, 10:58 AM - Admin
May 27, 2021, 3:04 PM -