Memikirkan Kembali Humanisme
Selama hampir satu jam, Deputi Direktur Freedom Institute, Luthfi Assyaukanie menyampaikan ceramahnya di Komunitas Salihara, Jakarta, pada Sabtu 27 Juni lalu. Ceramah berjudul “Membaca Kembali Humanisme Islam” itu dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para hadirin yang memadati ruang diskusi Salihara. Acara kuliah umum itu berlangsung selama dua jam.Ceramah ini adalah bagian dari seri Kuliah Umum tentang humanisme yang diselenggarakan Komunitas Salihara selama bulan Juni. Luthfi mendapatkan bagian terakhir dan diminta untuk memberikan materi tentang humanisme dalam pemikiran Islam. Para pembicara sebelumnya adalah Dr.Bambang Sugiharto, dosen filsafat di Universitas Parahyangan, Bandung (6/6), Dr. F. Budi Hardiman, dosen filsafat di STF Driyarkara (13/6), dan Goenawan Mohamad, budayawan dan pendiri Komunitas Salihara (20/6).
BERITA SEBELUMNYA
Deputi Direktur Freedom Institute, Luthfi Assyaukanie, menyampaikan kertas-kerjanya yang berjudul “Freedom and Identity Politics: Two Cases from Indonesia” dalam sebuah pertemuan internasional di Yogyakarta, 18 Juni lalu. Pertemuan bertema Freedom and Responsibility ini diselenggarakan selama seminggu dari 15 hingga 20 Juni 2009.Acara yang diselenggarakan oleh The Lutheran World Federation (LWF), Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), and Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) ini, dihadiri sejumlah sarjana dan peneliti dari dalam dan luar negeri, di antaranya Prof. Atho Mudzhar dan Dr. Ignas Kleden dari Indonesia, Prof. Amina Wadud dari AS, Prof. Hans-Peter Grosshans dari Jerman, dan Dr. Osman Tastan dari Turki.
Pengarang: Lutfhfi AssyaukaniePenerbit: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)
"This is an excellent book which will have a major impact on the current debate about the relationship between Islam and politics in Indonesia. Its greatest strength is its innovative characterization of three Indonesian Muslim models of polity, as opposed to the normal two, Islamic state and secular state. Assyaukanie brilliantly delineates a third model, which he calls the Religious Democratic State, in the process greatly clarifying our understanding of the previous models, which he now proposes to label the Islamic Democratic State and the Liberal Democratic State. Another strength of the book is methodological. Each of its arguments is solidly grounded in the thoughts and actions of particular players, Indonesian Muslim thinkers and activists."
Professor R. William Liddle
Ohio State University, United States of America
Deputi Direktur Freedom Institute Luthfi Assyaukanie berbicara sebagai narasumber dalam sesi pertama program ”Forum Kebebasan” pada Selasa 9 Juni di kampus Universitas Nasional (UNAS), Jakarta. Forum yang diikuti 30 mahasiswa ini dibuka oleh Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAS Dedi Irawan. Hadir pula dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan FNS – Jakarta Rainer Heufers (pertama dari kiri) dan M. Husni Thamrin (kanan), Project Officer FNS yang juga menjadi fasilitator forum ini.Forum Kebebasan adalah program baru Freedom Institute yang disusun bersama Friedrich Naumann Stiftung - Jakarta, dan untuk pertama kalinya terselenggara di UNAS berkat kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik (HIMAJIP) FISIP UNAS. Program yang terdiri dari beberapa sesi mingguan ini bertujuan memperkenalkan gagasan-gagasan dasar liberalisme ke khalayak kampus dan diharapkan bisa direplikasikan ke kampus-kampus lain di Indonesia.
All the ills of democracy can be cured by more democracy.Begitu banyak kelemahan demokrasi yang telah tercatat dalam sejarah: mulai dari “tirani mayoritas” yang memakan korban seorang pemikir ulung seperti Socrates di zaman antik, hingga blunder “kehendak umum” yang akhirnya memunculkan seorang diktator keji seperti Hitler di zaman modern.
Dan salah satu ‘kelemahan’ menonjol yang lain yang tampaknya inheren dalam sistem yang sekarang diterima mayoritas negara di dunia ini adalah kecenderungannya untuk tunduk pada kutukan “kurva lonceng”: porsi terbesar dari suara/kehendak umum, yang lazimnya tidak menginginkan perubahan yang radikal, yang ekstrem. “Kurva lonceng” ini umumnya berarti stagnasi, dukungan kepada status quo.
VIVAnews - Direktur LPEM UI Arianto A Patunru mengatakan Neoliberal merupakan sesuatu yang samar-samar atau seperti hantu karena wujudnya yang tak jelas. Neoliberal bukanlah suatu disiplin ekonomi, namun percampuran ilmu politik dan ekonomi.
B A N N E R
