28 Januari 2010 kemarin, tepat 100 hari usia pemerintahan SBY-Boediono. Berbagai kalangan menyoroti masa ini untuk melihat bagaimana kira-kira kinerja pemerintahan ini 4-5 tahun ke depan.
Momentum 100 hari pertama kinerja SBY-Boediono inilah yang coba dicermati oleh Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung (FNS) dengan menggelar diskusi publik "100 Hari SBY dan Arah Ekonomi Indonesia,” pada Selasa, 2 Februari 2010, pukul 18.00-21.00. Dua orang pembicara ditampilkan dalam diskusi ini: Dr. M. Chatib Basri, Staf Ahli Menteri Keuangan, dan Dr. Umar Juoro, Peneliti Senior The Habibie Centre. Diskusi ini dipandu langsung oleh Direktur Eksekutif Freedom Institute: Dr. Rizal Mallarangeng.
Pro-kontra telah muncul soal kinerja SBY sejauh ini: ada yang optimis ada yang pesimis. Yang jelas, awal pemerintahannya banyak terganggu, seperti oleh tarik-ulur politik terkait kasus Bank Century. Polemik CAFTA pun, bagi pengritiknya, seolah-olah menunjukkan tidak fokusnya SBY menyejahterakan rakyat. Agenda pembangunan prasarana sosial dan ekonomi seolah-olah tertinggal.
Chatib Basri, ekonom Universitas Indonesia yang akrab disapa Dede Basri, menilai program Seratus Hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan gebrakan berarti. Salah satunya adalah program di sektor pembangunan infrastruktur yang dinilainya tak banyak berjalan. Infrastruktur yang dimaksud Dede adalah jalan, pelabuhan, listrik, air, dan perumahan.
Meskipun beberapa proyek dinilai sukses, namun secara keseluruhan program infrastuktur tidak berjalan. “Padahal infrastruktur sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan ini.
Tapi Dede maklum: tak mungkin persoalan infrastruktur yang begitu pelik terpecahkan sepenuhnya dalam jangka waktu 100 hari. Menurutnya, Program 100 Hari ini hanya penting untuk melihat apakah pemerintah fokus menjalankan programnya atau tidak.
Senada dengan Dede, Umar Juoro, Peneliti Senior The Habibie Center, menilai pencapaian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dalam 100 hari di bidang ekonomi baru sebatas pemberian tanda check list terhadap rencana program serta administrasi, namun belum hasil dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Umar beranggapan bahwa pencapaian 100 persen kinerja KIB II yang sering didengungkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa baru sebatas menyelesaikan tugas administratif, penyelesaian cetak biru (blueprint), serta membuat rencana-rencana program aksi. "Blueprint sudah jadi dianggap berhasil. Tapi masyarakat tidak melihat itu," ungkapnya.
Diskusi pertama yang diselenggarakan oleh Freedom Institute di kantor baru di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi No. 41, Menteng, Jakarta Pusat ini sendiri dihadiri kurang lebih 150 orang dari berbagai kalangan.
telah dibaca : 2206
Melanjutkan tradisi yang sudah berlangsung selama delapan tahun, kali ini Freedom Institute memberikan penghargaan tahunan di lima bidang berikut: kesusastraan, pemikiran sosial, kedokteran, sains, dan teknologi. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini ditambahkan satu hadiah khusus yang diberikan kepada peneliti muda di bawah 40 tahun.
Inilah para penerima PAB 2010:
Sitor Situmorang (bidang Kesusastraan)
Daoed Joesoef (bidang Pemikiran Sosial)
S. Yati Soenarto (bidang Kedokteran)
Daniel Murdiyarso (bidang Sains)
Sjamsoe’oed Sadjad (bidang Teknologi)
Ratno Nuryadi (Hadiah Khusus)
Kemarin (21 juni 2010) Freedom Institute telah menerima surat dari Sdr. Goenawan Mohamad, penerima Penghargaan Achmad Bakrie 2004 untuk kategori kesusastraan. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi karya, dedikasi dan pengabdian Sdr. Goenawan terhadap dunia sastra dan kebudayaan Indonesia. Lewat surat tersebut, Sdr. Goenawan mengembalikan penghargaan yang diterimanya kepada Freedom Institute.
