freedom institute » CENTER FOR DEMOCRACY, NATIONALISM, AND MARKET ECONOMY STUDIES

Amien Rais, yang pernah menyatakan insya Allah siap menjadi presiden, ternyata pengagum Lech Walesa. Dalam satu tulisannya di kolom "Reso nansi" harian Republika, Amien menyebut yang terjadi pada Walesa ketika turun dari kursi presiden Polandia sebagai "drama Walesa". Lech Walesa adalah tukang listrik yang ikut memimpin perjuangan kaum buruh menggulung partai komunis di Polandia. Ia lalu jadi presiden Polandia di tahun 1990. Pada tahun 1995 Walesa kalah dalam pemilu dan turun dari jabatan presiden. Ia kembali jadi buruh, jadi tukang listrik di galangan kapal Gdansk dengan gaji kira-kira 500.000 rupiah sebulan. Ketika ditanya kenapa kembali jadi tukang listrik, sang mantan presiden memberi alasan: masih terlalu muda untuk pensiun dan tidak punya cukup uang untuk hidup. Hikmah dari drama Walesa: alangkah wajar dan bersahajanya kekuasaan kepresidenan dipandang dan diperlakukan di Polandia. Presiden yang tadinya sangat "di atas", ketika selesai, bisa (dan mau) "alih profesi" menjadi buruh yang sangat "di bawah". Walesa bukan hanya berlenggang turun dari kepresidenan dengan jumlah isi "dompet" yang tidak melar membengkak (tidak punya cukup uang untuk hidup sehingga perlu jadi tukang listrik), melainkan juga kembali ke "khitah"-nya semula, sebagai buruh, tanpa ada beban post-power syndrome. Kenapa bisa begitu? Saya kira jawabnya karena kekuasaan di sana dipandang secara biasa-biasa saja, manusiawi, tidak istimewa, tidak supra-human, dan tidak menakutkan. Kekuasaan bukanlah person yang mendaku "negara adalah saya", melainkan sistem yang impersonal. Bukan pula "tahta" yang diselimuti aura sakralitas dan untouchable, melainkan hanya "fungsi" yang sepenuhnya profan dan untouchable, yang langit-langitnya masih bisa kita raih. Sehingga ketika orang berhasil naik ke kekuasaan, ia tidak lantas bermetamorfosis menjadi Sang Leviathan ala Thomas Hobbes, dengan kekuasaan mutlak tergenggam di tangan. Ia juga tidak lantas menjelma menjadi Sang Midas dalam mitologi Yunani sehingga akan menjadi supermakmur karena setiap yang disentuhnya akan berubah menjadi emas (dan rupiah dan dolar). Kekuasaan sebagai hal yang tidak istimewa dalam drama Walesa inilah kiranya yang menjadi obsesi Amien Rais yang memang sejak lama sangat concern dengan isu kepemimpinan nasional. Ketika Amien "nekat" mencalonkan diri jadi presiden beberapa waktu lalu, salah satu alasannya karena ia tidak ingin melihat kekuasaan sebagai yang istimewa. Kekuasaan hanya bagian dari duniawiah yang tidak ada harganya di mata Allah. (lihat wawancara Amien Rais, D&R 4 Oktober). Amien pasti tahu bahwa pencalonannya mustahil, dan kalaupun mungkin ia pasti kalah. Tapi ia tetap straightforward mencalonkan diri. Karena di Indonesia, pandangan yang melihat kekuasaan begitu istimewa dan sakral, sudah sedemikian menggumpal-membeku seperti es. Dan bahkan kepresidenan dianggap wilayah tabu untuk diutak-atik. Pencalonan dirinya jadi presiden adalah upayanya untuk memecah dan mencairkan kebekuan es (kata Amien, I just want to break the ice) dan melancarkan de tabuisasi dan desakralisasi kepresidenan. Raja-raja Jawa Tapi di Indonesia sampai saat ini, kebekuan es belum bisa dipecah dan tabu belum bisa diterobos. Setidaknya kalau pandangan Presiden Soeharto yang kita jadikan acuan. Dalam pidato tanpa teks menanggapi pencalonan dirinya sebagai Presiden RI 1998-2003 oleh Golkar, Pak Harto minta Golkar meneliti apakah benar rakyat masih mempercayainya. Kalau benar masih, berarti kepercayaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bilamana tidak, bagi Pak Harto bukanlah masalah. Karena Pak Harto menempatkan diri dalam falsafah suksesi pewayangan, yakni lengser keprabon madeg pandito. Artinya setelah lungrah (berhenti) jadi prabu atau raja (baca: presiden), lalu jadi pandito. Tugas pandito, kata Pak Harto lagi, mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasuh anak cucu dan cicit, memberi saran (uwur-uwur sembur) pada masyarakat dan tut wuri handayani prabu pengganti. Seorang ahli Jawa mengatakan, lengser keprabon madeg pandito sesungguhnya lazim berlaku dalam tokoh-tokoh pewayangan. Misalnya, tokoh Krisna Dwipayana yang menjadi raja Astina. Setelah usia senja, ia mundur (lengser) dari kerajaan (keprabon) yang kemudian diserahkannya pada Prabu Dewanata, anaknya. Krisna Dwipayana lalu menjadi pandito, berjuluk Begawan Abiyasa. Falsafah lengser keprabon madeg pandito juga dipraktekkan raja-raja Jawa tempo dulu. Dilihat secara sepintas, tanggapan Pak Harto terhadap pencalonan dirinya sebagai presiden ketujuh seakan bagai angin perubahan dan demokrasi yang bertiup dari atas. Sebab, baru kali ini Pak Harto mengusulkan agar apirasi Golkar tersebut diteliti kembali apakah betul-betul mencerminkan aspirasi rakyat atau tidak. Dan baru kali ini Pak Harto menegaskan rencananya bila tidak jadi presiden lagi. Yakni jadi pandito. Artinya ada sikap legowo dalam diri Pak Harto untuk menerima kemungkinan adanya suksesi. Namun, angin yang bertiup dari atas itu terlalu lemah untuk bisa mengangkat harapan perubahan. Bahkan kita belum yakin apakah itu angin segar atau bukan. Karena Golkar yang secara telak memenangkan pemilu, lepas dari cara menangnya dan apakah hasil pemilu tersebut valid dan sah atau tidak, pasti akan mengklaim bahwa aspirasinya adalah aspirasi rakyat. Dengan demikian usulan meneliti sungguh-sungguh atau tidaknya aspirasi rakyat akan menjadi semacam usaha "tautologis" sebagai peneguhan diri, yang dalam bahasa pesantren disebut tahsilul hasil, memperjelas yang sudah jelas. Selain itu, falsafah lengser keprabon madeg pandito yang dilansir Pak Harto, meskipun ada sikap bersiap-siap menerima suksesi yang berarti menerima kemungkinan perubahan, pada dasarnya tidak mungkin dilepaskan dari semesta makna pewayangan dan kosmologi Jawa yang melatarinya. Dalam latar semacam itu, acuan nilai dan wacana politik yang berlaku bisa jadi justru incompatible dengan demokrasi. Pada titik inilah letak pokok soalnya. Berkuasa Tanpa Batas Paling tidak ada tiga lapis soal yang membungkus falsafah lengser keprabon madeg pandito. Lapis pertama, kekuasaan presiden diidentikkan dengan kekuasaan prabu atau raja. Dalam "jenis" kekuasaan seperti ini, kontrol dan pertanggungjawaban publik menjadi tidak relevan. Karena kekuasaan prabu bukan berasal dari rakyat tapi bersumber dari kekuatan supraduniawi yang bersifat Ilahiah. Kekuasaan supraduniawi ini turun dalam bentuk cahaya biru (pulung, daru), disertai dengan sinar (teja) di wajah prabu, sebagai hasil dari bertapa (laku tapa). Lewat studi Moertono dan Anderson yang terkenal itu, kita tahu bahwa prabu dalam kosmologi Jawa bukan sekedar manusia biasa tapi merupakan wujud dari partisipasi Yang Ilahi, sekaligus medium antara mikrokosmos manusia dan makrokosmos Tuhan. Dengan demikian, kekuasaan prabu bukan saja tidak bakal bisa biasa-biasa saja seperti halnya kekuasaan pada sosok semacam Walesa. Kekuasaan prabu justru hadir sebagai replika dari manifestasi ketuhanan. Ingatlah bahwa fenomenolog agama Rudolf Otto pernah menggambarkan manifestasi ketuhanan sebagai misterium tramendum fascinans: suatu misteri yang menggetarkan sekaligus menggentarkan. Manifestasi semacam itulah yang ditiru oleh kekuasaan prabu. Kekuasaan prabu adalah suatu misteri karena berwatak supraduniawi. Kekuasaan prabu fascinans (menggetarkan) karena siapapun yang disapa olehnya pasti terpesona dan menghamba. Menggetarkan karena kekuasaannya bisa mendatangkan kemakmuran dan kedigdayaan bagi lingkar dekatnya. Tapi pada saat yang sama kekuasaan prabu tramendum (menggentarkan) karena karakternya yang sama dengan Leviathan. Menggentarkan karena bisa berkuasa tanpa batas, memaksa, meneror, menyensor. Dengan kata lain, kekuasaan prabu tidak sama dengan kekuasaan ala demokrasi yang terbatas dan terkontrol. Lapis soal kedua, falsafah lengser keprabon madeg pandito memang mengakui suksesi, tapi suksesi yang dimaksudkan di sini adalah suksesi yang voluntaristik sifatnya: berdasarkan kerelaan sang prabu. Suksesi yang waktu dan penggantinya ditentukan sendiri oleh sang prabu. Sedangkan suksesi dalam demokrasi berlangsung dalam suatu mekanisme hukum yang impersonal, sebagai bagian dari kontrol, untuk memungkinkan adanya rotasi kekuasaan secara sehat. Sakralisasi dan Penuhanan Sedangkan lapis soal ketiga terletak pada posisi pandito itu sendiri. Secara formal, pandito tidak punya kekuasaan. Tapi secara spiritual, posisinya lebih tinggi daripada prabu, karena pandito lebih dekat dengan pusat supraduniawi. Dalam keadaan demikian, tidak mustahil pandito mantan-prabu tadi, dengan memerankan diri sebagai pemberi saran kepada masyarakat dan tut wuri handayani terhadap prabu, justru menjadi "kekuasaan bayangan", invisible power, aktor di belakang layar, yang menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh "main" dalam panggung politik, dan permainan macam apa yang harus dipentaskan. Dengan tiga lapis soal ini, lengser keprahon madeg pandito niscaya bisa menjadi jalan buntu bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Karena demokrasi adalah sebentuk desakralisasi kekuasaan, pemanusiawian kekuasaan. Sedangkan lengser keprabon madeg pandito adalah ekstrem kebalikannya, yakni sakralisasi dan penuhanan (memberi kualitas ketuhanan) pada kekuasaan. Bisa dipahami kalau kemudian Amien Rais berusaha menembus jalan buntu tersebut dengan mencalonkan diri (dan mempersilakan siapapun yang merasa mampu) jadi presiden. Supaya kepresidenan tidak lagi istimewa dan sakral. Bisa dipahami pula kalau Amien Rais mengagumi Lech Walesa. Majalah D&R, 1 November 1997