Penulis:
Saiful Mujani
Direktur RisetDalam dua tahun terakhir ini, apa yang telah kita pertontonkan sebagai masyarakat politik adalah partisipasi tanpa toleransi: aksi- aksi yang mendukung atau menentang posisi elite politik tertentu atau kebijakan publik tertentu dengan aneka tindakan merugikan pihak lain yang dibenarkan keberadaannya menurut norma-norma demokrasi.
Hari-hari ini kita menyaksikan, misalnya, partisipasi massa yang ditandai keinginan untuk melakukan kekerasan seperti mendaftarkan diri menjadi anggota pasukan berani mati dan cap jempol darah untuk membela sang tokoh, demonstrasi meminta partai tertentu dibubarkan, perusakan terhadap sarana umum, melarang politisi tertentu datang ke daerah tertentu, dan pengusiran warga oleh warga lain. Partisipasi tanpa toleransi ini merupakan ancaman bukan saja terhadap demokrasi, tetapi juga pada tatanan politik pada umumnya
Saya melihat partisipasi intoleran ini amat sarat dengan muatan-muatan kultural tertentu, misalnya, perasaan massa pendukung terhadap Megawati Soekarnoputri bahwa ia seorang ibu yang kharismatik, atau perasaan massa pendukung Abdurrahman Wahid bahwa ia wali, perasaan massa pendukung Amien Rais bahwa ia simbol Muhammadiyah, atau perasaan massa pendukung Akbar Tandjung bahwa ia tokoh HMI. Dengan mudah massa pendukung tokoh tertentu menafsirkan gerak-gerik jagoan dan lawan jagoannya di pentas politik nasional sebagai cermin solidaritas mekanik mendalam, tetapi sempit. Karena itu, bentuk-bentuk partisipasi intoleran yang dipertontonkan terkesan punya makna mendalam dan emosional. Karena itu, tindak kekerasan dan sikap intoleran, terelatifkan. Pemakluman-pemakluman atau toleransi terhadap tindakan intoleran mewarnai perilaku kita. Lebih dari itu tindakkan intoleran disakralkan.
Akar masalah partisipasi politik tanpa toleransi ini sebagian terletak pada sifat pengelompokan dan partisanship masyarakat politik kita yang biasa dikenal sebagai politik aliran. Seberapa besar politik aliran membentuk partisipasi politik tanpa toleransi ini dalam masyarakat politik kita, setidaknya dapat dilihat dari sejarah politik kita.
Kegagalan Konstituante tahun 1950-an yang sebagian disebabkan pertentangan elite yang berorientasi Islam ideologis lawan elite nasionalis; konflik berdarah dengan korban besar antara massa pendukung PKI dan pendukung kekuatan Islam; gerakan Darul Islam, perasaan dipinggirkannya umat Islam dalam perjalanan politik Orde Baru; munculnya konflik-konflik antar-agama di berbagai tempat di Tanah Air, munculnya gerakan-gerakan beridentitaskan Islam yang menuntut pemberlakukan Syariat Islam dalam kehidupan sosial dan politik belakangan; menjamurnya partai-partai yang beridentitaskan Islam menjelang pemilu; kembali aktifnya para kiai NU dalam pergumulan politik nasional dengan bahasa politik Islam; dan menegangnya hubungan NU-Muhammadiyah belakangan, merupakan gejala persistensi politik aliran dalam masyarakat kita. Realiranisasi
PKB dan PAN, misalnya, secara formal lebih berorientasi kebangsaan dan berupaya mengakomodasi warga negara lintas agama. Tetapi, mereka belum berhasil. PKB masih terbatas pada massa pendukung NU, dan PAN masih terbatas pada pendukung Islam, bahkan mungkin sebagian besar massa Islam Muhammadiyah. Keterbatasan PKB ini belakangan makin terlihat dengan aktifnya NU membela Abdurrahman Wahid dan mengerasnya massa NU dalam pertarungan ini.
Belakangan PAN makin ditinggalkan sebagian elitenya yang sedikit banyak mencerminkan varian non-Muslim, komunitas sekuler atau non-Muhammadiyah. Karena latar belakang sejarah dan kekuatan sosiologis pendukung partai-partai ini, maka proses daur ulang terhadap warisan sejarah dan kenyataan sosiologis ini berlangsung secara tak terhindarkan ketika elite dari partai-partai ini bersaing dan berkonfrontasi.
Persaingan ini lalu menghidupkan kembali politik aliran dari kuburnya. Muslim versus non-Muslim, Santri versus Abangan, NU versus Muhammadiyah menghiasi sentimen politik kita, kembali diaktualisasikan pertarungan politik riil. Konsep bughat yang sudah berkarat pun, karena lama tertimbun dalam tumpukan sejarah, kembali digosok, dibersihkan hingga bagaikan pedang mengkilat untuk membentengi Abdurrahman Wahid dari gempuran DPR. "Jihad" yang jarang didengar dalam perbincangan intelektual Nahdliyin, akhir-akhir ini menjadi penting. Berbondong-bondongnya warga Nahdliyin mendaftarkan diri menjadi mujahid ketika Abdurrahman Wahid yang dipercaya sebagai jimat mereka ada dalam bahaya, merupakan bentuk political survival yang dibangun atas dasar sentimen aliran lama. Bahasa politik, kitab kuning, dan kiai, kembali menjadi penting dan mendapatkan perhatian publik secara lebih besar.
Demikianlah "kulturasi" atau framing atas pertarungan politik berlangsung. Pentingnya pertarungan elite dalam kulturasi ini terlihat dalam bentuk lain, penolakan terhadap Abdurrahman Wahid dan dukungan Poros Tengah, terutama PPP dan PBB terhadap Megawati, dengan cara menafsir ulang klaim-klaim keagamaan mereka yang menolak Megawati menjelang pemilihan presiden dulu. Perempuan yang tidak boleh mejadi pemimpin negara lalu direkonstruksi menjadi boleh atas dasar kaidah-kaidah tafsir dalam tradisi Islam, misalnya "darurat."
Kita tidak pernah tahu secara sistematik seberapa besar kuatnya politik aliran dalam masyarakat politik kita tahun 1950-an. Religion of Java dari Geertz yang menjadi rujukan politik aliran, bertumpu pada tafsirannya sebuah komunitas kecil (kecamatan) di Jawa Timur ditambah tafsiran atas partai-partai politik dan pertarungan di antara elite partai. Pengkritiknya, Bob Hefner misalnya, juga melakukan hal yang sama: tafsiran atas sebuah komunitas keagamaan di pedesaan Jawa Timur ditambah tafsirannya terhadap gejala politik kelompok-kelompok Islam di perkotaan dan atas politik Orde Baru yang terkesan tanpa aliran itu.
Temuan yang lebih sistematik (Liddle dan Mujani, 2000) cenderung membenarkan temuan Hefner, di mana pengaruh aliran politik terhadap perilaku partisan massa tidak sebesar yang dipercaya sebelumnya. Tetapi, bukan berarti politik aliran sama sekali tak berarti dalam masyarakat politik kita. Setidaknya secara statistik, varian keagamaan punya dampak yang berarti terhadap perilaku partisan massa.
Santri cenderung mendukung partai-partai Islam dibanding partai-partai nasionalis sekuler; atau santri tradisionalis cenderung mendukung PKB ketimbang PAN. Kecenderungan ini tidak dahsyat, tetapi dapat berkembang menjadi dahsyat saat pola konfrontasi elite setidaknya mengesankan polarisasi aliran ini. Konflik elite mereaktivasi dan memperkuat warisan pola sentimen pengelompokan politik lama yang ditandai tingginya partisipasi yang tidak disertai toleransi yang sepadan itu. Dimulai dari elite
Karena itu, dalam jangka pendek dan menengah, de-aliranisasi, yakni upaya untuk menurunkan signifikansi aliran dalam proses politik, bisa dimulai dari elite juga. Kesepakatan di kalangan elite punya arti strategis bagi agenda de-aliranisasi ini. Tetapi elite yang dimaksud harus diperluas. Ke dalamnya harus dimasukkan elite- elite yang secara potensial punya kemampuan untuk melakukan realiranisasi politik sehingga manifesatasi dari potensi aliran ini setidaknya dapat dicegah.
"Politik kekuasaan" (real politik) yang diterjemahkan ke dalam proses politik atas dasar majoritarianisme versus minoritarianisme dalam konteks masyarakat kita yang pluralistik, secara primordial bisa menghancurkan arti awal realpolitik itu, sebab pada akhirnya bukan hanya kelompok minoritas, tapi kelompok mayoritas pun akan hancur, dan strategi bagi realpolitik ini menjadi irasional sebab tidak memenuhi prinsip political survival dari setiap aktor dan kelompok politik. Kompromi dan konsensus elite adalah jalan keluar dari masalah ini sekaligus berdiri di atas asas realpolitik, bukan di atas utopia kosong. Political strategist yang punya visi tentang rasionalitas realpolitik ini dari masing-masing kelompok sosial- politik akan banyak membantu proses ini.
Dalam jangka menengah dan panjang, de-aliranisasi politik biasanya akan banyak dibantu pendidikan masyarakat umumnya, dan sosialisasi kultur politik demokratis di dalamnya. Kita misalnya, tidak boleh merasa bosan dalam kampanye bagi penguatan dan perluasan civil society seperti dilakukan LSM-LSM, ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Partisipasi tanpa toleransi yang kita saksikan selama ini, saya percaya, akarnya terletak pada masih tipisnya civil society dalam masyarakat kita. * Saiful Mujani, kandidat doktor ilmu politik, The Ohio State University, AS.