Penegakan Hukum Sebagai Jalan Menghindari Kutukan Sumberdaya Alam
May 16

Penegakan Hukum Sebagai Jalan Menghindari Kutukan Sumberdaya Alam

20140427 workshop tasikmalaya

Oleh: Billy Ariez

Siapapun tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam, terutama sumber daya non-terbarukan (unnewable) seperti mineral dan bahan bakar yang berlimpah. Kandungan energi dan mineral yang terkandung di alam Indonesia menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat indonesia. Alih alih mengelola sumberdya alam untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seringkali dihadap-hadapkan dengan fenomena   kerusakan lingkungan yang selalu mengiringi. Sebuah kondisi yang dilematis.

Indonesia banyak memiliki daerah yang mengandung kekayaan alam berlimpah, salah satunya pasir besi yang ada di Tasikmalaya. Namun kekayaan alam yang berlimpah belum mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran, malah menyebabkan kemiskinan, keterbelakangan dan kerusuhan serta konflik antar kelompok masyarakat. Fenomena ini dikenal dengan Kutukan sumber daya alam (resource chourse) atau paradoks keberlimpahan. Dikatakan paradok karena daerah yang nota bene-nya kaya, tetapi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan wujud pembangunan yang lebih buruk ketimbang daerah-daerah lain yang sumber daya alamnya langka. Fenomena ini diduga memiliki beberapa alasan, salah satunya adalah salah pengelolaan SDA oleh pemerintah, serta sikap koruptif. Sebagai akibat “salah urus” potensi alama, saat ini angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya tertinggi di Jawa Barat. Data tersebut berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013. Proporsinya mencapai 18 persen. (http://www.tempo.co/read/news/2014/01/08/058543175/Tasikmalaya-Termiskin-di-Jawa-Barat).

Untuk membedah persoalan perubahan iklim dan ide-ide kebebsan, Freedom institute- bekerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation (für die Freiheit) mengadakan workshop politik perubahan iklim dan ide-ide kebebsan selama dua hari di Hotel Crown Tasikmalaya. Sebanyak 22 orang peserta yang berasal dari Tasikmalaya, Garut, Ciamis dan juga Majalengka dengan berbagai latar belakang keilmuan secara aktif mengikuti acara ini.

Pada sessi mengenal lebih dekat persolan persolan perubahan iklim, dengan dibagi kedalam 4 kelompok kecil, setiap peserta memaparkan secara terinci dan resionable aktor, factor dan fakta tentang terjadinya perubahan iklim.

Salah satu masalah yang dapat perhatian serius di kalangan peserta adalah persolan pasir besi dan dan konflik industrial yang melingkupiny Salah satu prinsip liberalisme adalah Law enforcement, yang sering diterjemahkan sebagai "penegakan hukum“. Penegakan hukum menjadi prinsip dalam liberalisme karena akan menjaga hak hak setiap individu untuk mengembangkan dan mengelola sumberdaya alam sesuai dengan hak kodrati yang dimilikinya. Penegakan hukum juga dapat menjadi solusi yang timbul dari konflik pengelolaan pertambangan yang seringkali dianggap mendatangkan kerusakan lingkungan.

Workshop selama dua hari diakhiri dengan pandangan kaum liberalisme tentang politik perubahan iklim. Yaitu prinsip pencegahan sebagaimana yang disampaikan oleh Margert Theacher dalam Pidatonya: “Berbagai tindakan pencegahan yang kita lakukan dapat menjadi keputusan yang arif dalam berbagai kesempatan. Sangatlah bijak untuk meningkatkan efisiensi energi dan menggunakan energi dengan hemat; sangatlah bijaksana untuk mengembangkan pasokan energi alternatif jangka panjang; sangatlah arif untuk menanam kembali hutan yang sudah kita pakai; sangatlah bijak untuk menelaah kembali proses kegiatan industri kita; sangatlah bijaksana untuk menanggulangi masalah limbah. Saya paham bahwa tindakan-tindakan ini secara umum disebut kebijakan-kebijakan ‘tanpa penyesalan’. Tentu sebaiknya tidak boleh ada penyesalan bagi kita untuk menerapkan berbagai kebijakan seperti itu.

Perubahan iklim mungkin tidak separah dari yang diprediksikan. Tapi perubahan iklim juga dapat muncul lebih cepat daripada yang ditunjukkan oleh model komputer terkini. Apabila hal ini terjadi maka kita akan merasakan bencana dua kali lebih besar seandainya kita menghindari tantangan ini sekarang. Dalam pandangan saya, mengadopsi kebijakan-kebijakan ini sama seperti membeli premi asuransi bencana kebakaran, banjir atau bencana lainnya. Dana yang dikeluarkan mungkin lebih sedikit atau lebih hemat biaya kalau mulai dilakukan sekarang daripada menunggu dan akhirnya kita harus membayar lebih banyak di kemudian hari.”

Author: yubud
Print PDF

Dengarkan

Freedom Audio

Kumpulan rekaman
audio dan diskusi Freedom Institute

BUKA PODCAST FREEDOM >>

Freedom Institute

Surat Berkala

Terima undangan dan berita terbaru Freedom Institute  

DAFTAR SURAT BERKALA >>

Baca

Buku Freedom

Temukan koleksi buku terbaru perpustakaan Freedom Institute

Cari disini >>

©2012 FREEDOM INSTITUTE. All rights reserved.

Google+