Laporan Diskusi Publik Badan Otonom Economica: “Arah Ekonomi Indonesia dari Bilik Suara”
May 30

Freedom Insitute Jakarta, 23 Mei 2014

DB140523-03c zps247e0f89

Diskusi Publik “Arah Ekonomi Indonesia dari Bilik Suara” dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014 bertempat di Freedom Institue yang diselenggarakan oleh Badan Otonom Economica FEUI bekerja sama dengan Freedom Institute. Acara ini diselenggarakan mulai pukul 19.00 hingga 21.00. Pembicara yang hadir dalam diskusi ini adalah Surjadi, Pakar Ekonomi Politik UI dan J. Kristiadi, peneliti politik senior CSIS. Diskusi ini ditengahi oleh Nathaniel Rayestu sebagai moderator. Acara ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama yang berupa pemaparan materi dari masing-masing pembicara dan setelahnya dilaksanakan sesi diskusi yang melibatsertakan audiens dari berbagai kalangan.

Surjadi, Pakar Ekonomi Politk Universitas Indonesia, sebagai pembuka menerangkan pengaruh pemilihan umum terhadap situasi ekonomi Indonesia. Dimulai dari pasca pemilu 1999, terdapat beberapa kebijakan ekonomi pada era pasca reformasi tersebut, seperti dihapusnya GBHN, penerapan Letter of Intent (LoI) dari IMF yang berimpilkasi terhadap Bank sentral yang menjadi independen dan munculnya UU Anti Praktek Monopoli, dan kemununculan dari Bappenas. Kemudian, SBY-JK yang memimpin Indonesia pasca memenangkan Pemilu 2014 menghasilkan berbgai kebijakan, yaitu: Adanya kenaikan BBM sebanyak dua kali, Percepatan pelunasan hutang ke IMF, dan dimulainya konversi dari minyak tanah ke gas. Pasca pemilu 2009, terdapat beberapa kebijakan ekonomi SBY-Boediono seperti kenaikan harga BBM tanpa resistensi yang berarti, Hutang pemerintah memasuki tahap yang wajar, munculnya Tim Nasional Percepatan Penanggulanan Kemiskinan (TNP2K), munculnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kebijakan mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) berdasarkan perpres 32/2011.

Setelah membahas mengenai kebijakan ekonomi pasca/ hasil pemilu sebelum-sebelumnya, Surjadi kemudian menerangkan peluang-peluang yang dimiliki Indonesia pasca pemilu 2014. Peluang pertama yaitu Indonesia memiliki penduduk, iklim, geografi, alam yang memungkinkan banyak pilihan sumber daya perekonomian. Peluang yang kedua yaitu adanya eksistensi badan regulator seperti KPPU, KPK, dan OJK. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki pasar yang besar, Hal ini disimpulkan dengan mengambil sampel dari pasar telekomunikasi dan kendaraan bermotor yang sangat besar.

Lebih lanjut, Surjadi menerangkan tantangan ekonomi pasca pemilu 2014 yang harus dihadapi oleh masing-masing calon presiden-wakil presiden selanjutnya ,yaitu mencapai target penduduk miskin, Menekan kembali indikator ketimpangan pendapatan yaitu dengan menggunakan indikator koefisien gini Indonesia, Mencapai ketahanan pangan di tengah tingginya konversi lahan pertanian & rendahnya bea masuk impor produk pangan, Menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat di tengah kebijakan liberal, Mengatur subsidi BBM di tengah produksi minyak yang menurun dan permintaan yang terus meningkatManajemen utang pemerintah di tengah keseimbangan primer (pendapatan dikurangi belanja tanpa unsur pembayaran bunga utang) yang mulai negative, Meletakkan pasar tradisional/rakyat di tengah kehadiran toko swalayan bermodal besar /PMA yang kian dominan, Menyetop pemekaran daerah, dam yang terakhir yakni Menata perbankan yang liberal dalam hal kepemilikan asing dan tingkat bunga.

Dijelaskan pula oleh Surjadi mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang berpengarh terhadap kinerja perekonomian Indonesia pasca pemilu 2014. Dari sisi Internal: pengelolaan sumberdaya perekonomian oleh Pusat dan Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian yakni listrik, jalan, serta pelabuhan. Sedangkan dari sisi eksternal yaitu: Kondisi negara mitra dagang non migas utama: ekspor dan impor dan modal asing di bidang pertambangan, perbankan, telekomunikasi, serta bisnis eceran.

Selanjutnya Surjadi menjelaskan prediksi kebijakan ekonomi dari calon Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Berdasarkan visi-misi dari masing-masing calon, dalam misi Prabowo-Hatta terdapat perkataan “Berkerakyatan”, sedangkan dalam visi Jokowi-JK, menurutnya, lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah Kerakyatan, dan lebih memilih untuk menggunakan kata-kata kemandirian ekonomi dan berdaya saing. Dalam target dalam hal kemiskinan dan ketimpangan yang diusung oleh kedua calon, Prabowo Hatta menargetkan pada 2019, Koefisien gini Indonesia berada pada angka 0,31%, sedangkan Jokowi-JK menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 5-6%. Dalam bidang pertanian dan Pangan, Prabowo-Hatta, mempunyai program yaitu mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi bahan pangan seperti beras, jagung, kedelai dan lain-lain. Sedangkan Jokowi-JK juga mempunyai program di bidang pertanian dan pangan yakni: pemberantasan mafia impor, pendistribusian aset terhadap petani. Lebih lanjut, Prabowo mempunyai program untuk mempercepat kepemilikan rumah bagi 15 juta rakyat yang belum mempunyai rumah. Sedangkan Joko widodo, mencanangkan untuk membangun perumahan untuk buruh di kawasan industri.

Dalam bidang energi, khususnya dalam hal konsumsi BBM, kedua calon pasangan mempunyai tujuan yang kurang lebih sama, yaitu mengurangi subsidi BBM. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pengimplementasiannya. Jokowi-JK lebih mengedepankan konversi BBM kepada gas dalam bidang transportasi, dan merealokasikan sebagian subsidi BBM ke penyediaan biofuel. Sedangkan Prabowo-Hatta menggunakan cara-cara fiskal seperti melalui mekanisme pajak dan cukai, serta membangun sistem subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan.

Dalam hal utang dan pembiayaan pembangunan, Jokowi-JK berkeinginan untuk mengurangi hutang secara bertahap dan menggunakan hutang hanya untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif. Sedangkan Prabowo Hatta, mempunyai tujuan untuk mengurangi pinjaman luar negeri baru dengan target menjadi nol pada 2019 dan mengelola utang pemerintah (surat berharga negara) dengan cermat dan bijak serta memanfaatkannya dengan efisien dan efektif.

Bidang selanjutnya adalah bidang mengenai pasar tradisional. Jokowi-JK mempunyai program yakni memprioritaskan akses modal bagi UMKM dan pendampingan ekonomi. Selain itu, Jokowi-JK mempunyai program untuk merenovasi lima ribu pasar tradisional yang berumum lebih dari 25 tahun. Sedangkan Prabowo-Hatta mempunyai program yaitu melindungi dan memodernisasi pasar tradisional serta mengkonsolidasikan belanja negara untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional. Namun, terdapat pertanyaan terhadap kebijakan masing-masing pihak yaitu bagaimanakah cara pemerintah pusat agar dapat mempengaruhi pemerintah daerah agar mendukung perencanaan ini.

Dalam hal pemekaraan daerah, kedua calon mempunyai program yang mirip yaitu menata kembali dan peninjauan kembali daerah administrasi. Dalam bidang perbankan, Jokowi-JK mempunyai kebijakan untuk membatasi penjualan saham bank nasional kepada asing dan peraturan yang lebih ketat untuk menghidari konglomerasi. Selain itu terdapat kebijakan untuk mengimplementasikan asas resiprokal dan mendukung perbankan nasional dalam menghadapi ASEAN Free Trade Area. Selain itu, Jokowi-JK mempunyai program untuk membangun bank khusus pertanian. Di lain pihak, Prabowo-Hatta, mempunyai kebijakan mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya dan membangun Bank Tani dan Nelayan.

Sesi selanjutnya merupakan sesi pemaparan dari J. Kristiadi, peneliti politk senior CSIS, yang lebih banyak membahas mengenai politik, pribadi, dan trackrecord dari masing-masing calon. Menurut Kristiadi, visi-misi yang dipunyai masing-masing calon presiden-wakil presiden hanyalah aksesori politik belaka dan Kristiadi berpendapat bahwa visi-misi hanya formaltas saja. menurutnya disamping visi-misi, tedapat rekam jejak yang sangat essensial.

Kristiadi kemudian membahas mengenai program-progam dari masing-masing pihak, menurutnya, pasangan Prabowo-Hatta berorientasi kepada pembangunan fisik seperti membangun suatu bangunan. Sedangkan, menurutnya, Program Joko Widodo –Jusuf Kalla lebih berorientasi kepada pembangunan yang bersifat mental, salah satu program tersebut adalah revolusi mental. Menurut Kristiadi, hal inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang ini.

Selain membahas tentang program-program kerja, Kristiadi menyimpulkan bahwa Jokowi-Jk mempunyai visi-misi yang lebih terbuka dan bebas, sedangkan Prabowo Hatta mempunyai visi misi yang lebih beroientasi terhadap kata-kata kerakyatan.

Lebih lanjut, menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan manusia-manusia yang mempunyai policial will yang tinggi. Indonesia, menurutnya, sedang diliputi olehlord acton syndrome yaitu orang yang berkuasa cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan. Menurutnya, politisi ketika masuk kepada arena politik terlalu berorientasi terhadap Return on Investment. Hal ini dibuktikan dengan adanya transaksi politik antar partai politik yang terbuka.

Untuk itu Kritstiadi mengajak audiens untuk berperan aktif. Kristiadi menambahkan bahwa Indonesia mengahdapi kondisi bangsa yang sangat parah. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya non-stakes action untuk bertindak. Untuk merubah kondisi bangsa itu, harus adanya partisipasi oleh semua masyarakat karena tidak ada kehidupan yang tidak terlepas dari politik (menjadi urusan negara).

Pada sesi diskusi, Salah satu audiens bertanya kepada Kritsiadi mengenai apakah mungkin terciptanya kabinet kerja. Menurut Krisitiadi, hal tersebut tidak bisa terwujud. Beliau menjelaskan hal tersebut dikarenakan adanya transaksi politik yang sangat besar. Kristiadi mencontohkan adanya kesepakatan antara ketua partai yang berjanji mendukung calon presiden-wakil presiden tertentu untuk menjadi menteri senior.

Selanjutnya, salah satu audiens bernama Damar menjelaskan bahwa setiap periode ada akhirnya, dan bertanya kepada Kristiadi mengenai kapan sistem politik ini (Reformasi ) berakhir dan apa momentumnya. Kristiadi menjawab bahwa apabila sistem tersebut jatuh, berarti kita harus berganti dan jangan sama dengan sistem perpolitikan sebelumnya.. Tergantung kepada kampuan masyarakat. Sekarang ini Harus memfokuskan kepada apa ang harus diusut. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Damar kepada Surjadi yaitu mengenai preferensi antara Pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang harus menjadi prioritas dan orde manakah yang sebaiknya dijadikan referensi oleh pemerintah selanjutnya. Menurut Surjadi, untuk negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan itu penting. Selain itu, Terdapat tiga faktor yang penting yang harus dijadikan fokus utama, yaitu pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Pertanyaan selanjutnya diajukan oleh Samuel, yaitu apakah kiranya Prabowo lebih banyak melakukan nasionalisasi perusahaan asing dan dampak apakah terhadap ekonomi Indonesia. Pertanyaan kedua yaitu mengenai kebijakan mana yang lebih baik Jokowi dengan mentalitas pendidikan atau Prabowo dengan pembangunan fisik karakter dan mentalitas yang menjadi lebih penting. Pertanyaan pertama dijawab oleh Surjadi, yaitu dengan meragukan dan tidak terlalu percaya tentang rencana nasionalisasi perusahaan (ada kemungkinan mementingkan kepentingan pribadi). Jika dibangingkan dengan Jokowi – JK, terdapat permasalahan terhadap JK yang dianggap berbohong dalam kesaksian century.

Pertanyaan kedua dijawab oleh Kristiadi, Dengan jawaban persoalan mental merupakan hal yang penting. Selain itu, Kristiadi menambahkan bahwa Jika dibandingkan berdasarkan informasi, Informasi mengenai Jokowi terbatas, dan informasi terhadap prabowo lebih banyak. Informasi tersebut cenderung memojokkan Prabowo. Beliau mencontohkan bahwa beberapa orang , seperti Sutiyoso tidak mau Prabowo menjadi presiden.

Pertanyaan terakhir, ditanya oleh oleh salah satu audiens yang bertanya mengenai apakah jika salah satu dari kedua calon ini menang, perekonomian akan dikuasasi oleh mafia Berkeley (penganut kapitalisme) kembali. Pembicara menjawab bahwa , preferensi menteri akan tidak seperti pemilihan menteri keuangan sebelumnya (kapitalis). Dan menurut kedua pembicara, dinamika perekonomian Indonesia telalu liberal dan cenderung berlebihan.

Acara ini ditutup dengan membagikan plakat kepada masing-masing pembicara dan moderator oleh pihak Badan Otonom Economica FEUI.

 

Dokumentasi Diskusi:

Audio (dropbox) 1:27:36

Foto (photobucket)

Video (youtube)

 

Author: yubud
Print PDF

Dengarkan

Freedom Audio

Kumpulan rekaman
audio dan diskusi Freedom Institute

BUKA PODCAST FREEDOM >>

Freedom Institute

Surat Berkala

Terima undangan dan berita terbaru Freedom Institute  

DAFTAR SURAT BERKALA >>

Baca

Buku Freedom

Temukan koleksi buku terbaru perpustakaan Freedom Institute

Cari disini >>

©2012 FREEDOM INSTITUTE. All rights reserved.

Google+