Undangan Diskusi: "Defisit Demokrasi dan Ancaman Otoritarianisme Elektoral"
Jul 16

Undangan Diskusi: "Defisit Demokrasi dan Ancaman Otoritarianisme Elektoral"

ban-dis-20140719

Pemilihan presiden baru saja selesai dan sekarang semua perhatian tertuju pada pengumuman hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 juli nanti. Persaingan antara dua calon kelihatan cukup ketat. Setelah perhitungan cepat (quick count) masing-masing capres mengklaim bahwa pihaknyalah yang memenangkan pilpres ini berdasar pada hasil quick count dari hasil lembaga survey yg berbeda.

Memang di penghujung kampanye, hasil berbagai survey nasional, jarak antara Jokowi dan Prabowo semakin dekat dengan kemenangan tipis untuk Jokowi. Dalam tiga bulan terakhir, suara Prabowo mengalami kenaikan tajam, sementara suara Jokowi stagnan. Namun di akhir kampanye, suara Jokowi trennya naik kembali setelah acara debat capres yang terakhir dan adanya acara Konser Dua Jari yang diselenggarakan artis dan pekerja seni di GBK Senayan Jakarta yang dihadiri ribuan massa.

Naiknya Prabowo sebagai kontender kuat dalam ajang Capres kali ini menyiratkan kekhawatiran banyak orang, terutama terkait dengan transisi politik dan masa depan demokrasi Indonesia. Dengan latar belakang militer dan memiliki catatan hitam terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta posisinya sebagai mantan menantu orang terkuat Orde Baru, kehadiran Prabowo dalam panggung politik Indonesia sungguh membuat cemas banyak orang. Demokrasi Indonesia terancam oleh bangkitnya kekuatan lama rezim otoriter Orde Baru.

Dikhawatirkan jika Prabowo menang, ini adalah pelengkap dari tren buruk yang tengah berlangsung di dunia, yakni bangkitnya rezim “otoritarianisme elektoral” (electoral authoritarianism). Rusia di bawah Vladimir Putin telah memulai tren ini sejak satu setengah dekade silam. Para pemimpin otoriter menggunakan demokrasi dan pemilihan umum untuk naik ke puncak kekuasaan. Bermodalkan uang yang besar serta manajemen kampanye yang terukur, mereka mampu menyihir massa (yang kurang terdidik) untuk memilih mereka.

Namun, jika Jokowi yang menang, Indonesia akan terselamatkan dari ancaman rezim otoriter baru yang dikhawatirkan banyak orang. Sekali lagi, Indonesia menjadi pengecualian dari contoh baik transisi demokrasi. Pengalaman Mesir dan Thailand sebagai contoh terjadinya defisit demokrasi tak akan terjadi jika Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 ini. Bagaimanapun, Jokowi tak punya hubungan dengan Orde Baru, dia adalah produk pemimpin yang dilahirkan Reformasi. Dia tak punya catatan kejahatan kemanusiaan dan tak punya catatan sebagai pemimpin yang otoriter.

Nah, melihat perkembangan mutakhir politik Indonesia dan juga dinamika politik global, bangkitnya “otoritarianisme elektoral” menjadi isu penting dan relevan untuk kita perbincangkan. Untuk itu, Freedom Institute bekerja sama dengan FNF Indonesia akan mengulasnya dalam sebuah diskusi publik yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 18 Juli 2014
Pukul : 19.00-21.00 WIB (diawali buka puasa)
Pembicara :
1. Kuskrido Ambardi (Direktur Lembaga Survey Indonesia)
2. Luthfi Assyaukanie (Associate Freedom Institute)

Tempat: Ballroom Wisma Proklamasi, Jalan  Proklamasi No. 41. Menteng, Jakarta Pusat.

Demikian undangan diskusi kami sampaikan, kami tunggu kehadirannya. Diskusi ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Kami menyediakan minuman dan makanan untuk berbuka puasa sebelum diskusi dimulai.

Salam,
Freedom Institute - FNF Indonesia

Author: Wahyu
Print PDF

Dengarkan

Freedom Audio

Kumpulan rekaman
audio dan diskusi Freedom Institute

BUKA PODCAST FREEDOM >>

Freedom Institute

Surat Berkala

Terima undangan dan berita terbaru Freedom Institute  

DAFTAR SURAT BERKALA >>

Baca

Buku Freedom

Temukan koleksi buku terbaru perpustakaan Freedom Institute

Cari disini >>

©2012 FREEDOM INSTITUTE. All rights reserved.

Google+